15 Ancaman SNI Wajib Pelumas Buat PERDIPPI

By | December 6, 2016

Jakarta, Unilinkrc.info – Wacana SNI Wajib pelumas yg mulai digulirkan, menuai respons negatif dari Perihimpunan Distributor, Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI). Sampai ketika ini PERDIPPI menaungi sekitar 120 pengusaha.

Bukan cuma di hadapan  wartawan, pihak PERDIPPI juga telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas. Surat bernomor 024/SK-PERDIPPI/XI/2016 tetanggal 29 November 2016, menjabarkan implikasi dan dampak dari SIN Wajib Pelumas.

“Kami telah mengirimkan surat kepada ESDM dan sampai ketika ini belum mendapat respon,” ujar Heri Johan, Sekertaris Jenderal PERDIPPI, Senin (5/12/2016).

Baca: Importir Protes Rencana SNI Wajib Pelumas

Berikut alasan PERDIPPI menyatakan diri menolak aturan yg mulai diberlakukan tersebut.

  1. Pemberlakuan SNI Pelumas sebagai standar wajib tak sejalan dengan kebijakan yg sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 2001, tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  2. Tidak sejalan dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 Pasal 12 ayat (2) dan (3), pelumas tak termasuk dalam kategori kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, atau  pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertmbangan ekonomi.
  3. Akan menghasilkan disrupsi perdagangan dan distribusi komoditas pelumas. Sebab, regulasi yg berlebihan dengan infrastruktur yg terbatas, akan menyebabkan pasokan dan distribusi mampu terganggu, dan mulai menimbulkan biaya tinggi ekonomi nasional.
  4. Akan mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM) perusahaan produsen (blending) pelumas yg baru dua tahun didirikan dan dibina oleh Menteri ESDM.
  5. Bisa mempersulit pengguna mesin-mesin tahun 1970 yg digunakan rakyat kecil, yg populasinya masih cukup besat seperti, bemo, bajaj, sepeda motor, oplet dan sebagainya.
  6. Akan memberikan celah terhadap praktek kolusi, karena biaya yg dikeluarkan buat mendapat SNI Pelumas cukup tinggi, akibat harus membiayai tim petugas inspeksi dalam meninjau pabrik di dalam dan luar negeri.
  7. Aturan SNI itu tak tidak mengurangi jaminan mutu pelumas yg beredar, karena sampai ketika ini, selain LEMIGAS keberadaan Lembaga Sertifikasi Produk, dan lab uji masih sangat ketinggalan, baik dari segi pengetahuan, mentode pengujian, akreditasi kredibilitas dan peralatan uji.
  8. Tidak juga menjamin mutu pelumas yg beredar, terhadap praktek pengoplosan dan pemalsuan pelumas, yg dilakuan oknum pelaku kejahatan.
  9. Menciptakan usaha tak sehat, karena dapat dijadikan alat buat saling mencekal,  di mana yaitu taktik produsen pelumas dalam negeri. Bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  10. Bakal menciptakan kekakuan akses teknologi mesin yg mulai menghambat pelayanan, penyediaan, dan perkembangan pelumas di dalam negeri.
  11. Bisa menciptakan dualisme pengaturan, karena tak mampu menjangkau ribuan macam pelumas yg selalu berkembang atau berubah, serta dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aplikasinya.
  12. Akan timbul kesulitan untuk untuk pelumas impor, karena pihak Bea Cukai cuma mengenal HS (Harmonize Sytem) Code, di mana segala pelumas memiliki HS Code yg sama.
  13. Saat ini masih banyak macam pelumas yg belum diproduksi dalam negeri, serta kelangkaan bahan baku menjadi hambatan besar buat produksi dalam negeri.
  14. Akan menjadi pertanyaan dan mempertaruhkan kredibilitas Indonesia di forum WTO (World Trade Organization), di mana cuma melalui pengujian fisika kimia di lab saja, Indonesia telah berani mengklaim memenuhi Standar Indonesia, bagi kinerja mesin API, ASTM JASO, ACEA dan lainnya. Padahal engine performance test cuma bisa dikerjakan di luat negeri, seperti di Amerika Serikat.
  15. Pelumas di Indonesia telah diberlakukan wajib NPT (Nomor Pelumas Terdaftar) oleh Kementerian ESDM.

Sumber: http://otomotif.kompas.com

Leave a Reply