Kesimpulan Honda, Tidak Ada Kartel Dengan Yamaha

By | January 11, 2017

Jakarta, Unilinkrc.info – Pembacaan kesimpulan tim kuasa Terlapor II (Astra Honda Motor/AHM) dalam persidangan lanjutan dugaan kartel secara garis besar serupa dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) sebagai terlapor II. Kesimpulan dari Honda terdiri dari beberapa aspek, formil dan materiil.

Baca: Kesimpulan Investigator KPPU, Yamaha-Honda Terbukti Kartel

Pada pernyataan kuasa hukum Yamaha sebelum kesimpulan Honda dibacakan, mengungkap, tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melanggar due process of law. Tim kuasa Honda juga menganggap hal yg sama.

“Dari segi aspek formil terbukti bahwa tim investigator terbukti melanggar due process of law, dimana tim investigator terbukti secara nyata sudah melakukan urutan kejadian peristiwa yg salah sehingga menimbulkan kekeliruan,” kata salah sesuatu wakil dari tim kuasa Honda di persidangan di kantor KPPU di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Dikatakan juga tim investigator tak memiliki bukti permulaan dan alat bukti yg cukup terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1). Pelanggaran yang lain oleh tim investigator yg dibeberkan yakni tak menaati hukum acara yg berlaku, tak jelas menentukan objek masalah dan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) terbukti kurang pihak.

Terakhir, tim investigator dikatakan sudah membeberkan keterangan rahasia Terlapor II dalam presentasi di persidangan.

Baca: Kesimpulan Yamaha Menolak Tuduhan Kartel

Aspek Materiil

Tim kuasa hukum Honda menyatakan lima butir kesimpulan dari aspek materiil, yaitu
1. Tidak ada perjanjian maupun kesepakatan antara Terlapor I dan Terlapor II mengenai penetapan harga jual produk Skutik
2. Investigator sudah secara sumir mendefinisikan pasar yg bersangkutan.
3. Tidak ada bukti ekonomi dan bukti komunikasi yg bisa mengarahkan sudah terjadi tindakan concerted action atau kartel penetapan harga oleh Terlapor I dan Terlapor II.
4. Tidak ada motif ekonomi untuk Honda bagi melakukan perjanjuan penetapan harga
5. Struktur pasar Skutik yg bersifat oligopolistic malah menimbulkan persaingan yg sehat.

Urutan kejadian versi KPPU

Menurut tim kuasa hukum Honda, urutan kejadian yg dibangun tim investigator dalam LDP keliru. Surat elektronik internal Yamaha yg disangkakan terjadi pada 28 April 2014, antara Direktur Marketing YIMM Terada kepada Vice President YIMM Dyonisius Beti, Executive dan Direktur Sales YIMM Sutarya dengan subyek “Retail Pricing Issue” terjadi lebih lalu sebelum meeting golf antara para petinggi merek Jepang di Indonesia yg terjadi pada 30 November 2014.

“Sementara penetapan harga yg dituduhkan kepada kalian telah terjadi pada 2012 – 2014. Bagaimana mungkin suatu kesepakatan baru terjadi dalam meeting di lapangan golf pada November 2014 tetapi seluruh analisa mengenai kenaikan harganya telah terjadi lebih dahulu sebelum adanya Golf dan surat elektronik?” kata kuasa hukum Honda.

Baca juga pernyataan KPPU sebelumnya pada artikel Kesimpulan Investigator KPPU, Yamaha-Honda Terbukti Kartel dan pernyataan Yamaha pada artikel Kesimpulan Yamaha Menolak Tuduhan Kartel.

Majelis hakim mulai membacakan putusan pada sidang yg digelar minimal 30 hari kerja setelah sidang pembacaan kesimpulan pelapor (KPPU) serta Terlapor I dan II ini. 

Sumber: http://otomotif.kompas.com