KPPU Dan Yamaha Selisih Paham Soal Harga Motor

By | January 11, 2017

Jakarta, Unilinkrc.info – Tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meyakini, harga kendaraan (on the road) yg dibebankan ke konsumen jauh lebih tinggi dari harga pabrik (off the road). Atas dasar inilah konsumen dirugikan. 

Kenaikan harga off the road setidaknya ditentukan oleh nilai tukar, inflasi, upah minimum regional, dan harga material. Sedangkan on the road didapat dari biaya pajak dan kepengurusan surat-surat hingga kendaraan diperbolehkan digunakan di jalan. Kepengurusan surat-surat itu biasanya dikerjakan oleh pihak diler, jadi konsumen cuma tinggal “terima jadi”.

Tim investigator menyatakan dalam rekomendasi putusan, menyarankan majelis hakim bagi memberi saran kepada pemerintah agar melarang pengusaha memberikan harga referensi kepada diler penting atau diler dengan memasukan komponen biaya perpajakan bagi on the road. Sebab, komponen itu dikatakan tak termasuk struktur harga dari prinsipal (pabrik). 

Febri Ardani/Unilinkrc.info Hasil analisa tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait penetapan harga ritel kendaraan. Materi ini diungkapkan di sidang lanjutan kasus dugaan kartel Yamaha-Honda di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Menurut tim investigator, kenaikan harga on the road kendaraan ditentukan oleh tarif Bea Balik Nama (BBN) yg besarnya 10 persen dari harga motor (off the road) atau harga faktur, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yg besarnya 1,5 persen (contoh paling besar) dari nilai jual motor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan biaya administrasinya.

“Jadi bagi kendaran baru itu komponennya tak jauh-jauh dari komponen yg kita tampilkan di layar. Kemudian terkait STNK, PKB, dan BPKB, kita memakai hukum positif yg lalu, Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010. Pada waktu itu, yg harus dibayar adalah komponen itu yg totalnya cuma Rp 300.000. Sementara, BBN, PKB, dan BPKP, cuma 11,5 persen dari harga off the road,” jelas salah sesuatu anggota tim investigator KPPU, Helmi Nurjamil, ketika presentasi di sidang lanjutan dugaan kartel Yamaha-Honda di kantor KPPU, Senin (9/1/2017).

Menurut Helmi, seandainya komponen kenaikan digabungkan, Rp 300.000 dan 11,5 persen yg telah disebut maka hasilnya tak sampai 14 persen dari harga off the road. Dari lanjutan presentasi, dikatakan Yamaha pernah menaikan harga Skutik sampai 26 persen.

“Tim Investigator berpendapat bahwa pengenaan harga BBN yg dibayarkan oleh konsumen tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Helmi.

Febri Ardani/Unilinkrc.info Materi presentasi tim kuasa hukum Yamaha terkait penghitungan harga ritel skutik Mio di sidang lanjutan masalah dugaan kartel di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Jawaban Yamaha

Menurut informasi tim kuasa hukum Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), terjadi kesalahan pada hitung-hitungan KPPU.

Pada presentasi giliran kuasa hukum Yamaha setelah tim investigator, diterangkan seandainya harga Skutik Mio dari pabrik (off the road) sebesar Rp 9.325.500, maka konsumen perlu membayar PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp 41.965, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 1.084.545, dan pajak BBN, STNK, BPKB, dan yg lainnya sebesar Rp 2.950.000. Total yg dibayar konsumen sebesar 42 persen dari harga off the road

Sumber: http://otomotif.kompas.com